Kejahatan Pembobolan Website

A.     Pengertian Pembobolan Website

Pembobolan website dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang secara sengaja dantanpa hak melakukan kegiatan pengaksesan terhadap suatu website atau situs milik seseorang atau institusi tertentu, yang mana kegiatan tersebut dapat merugikan pemilik website tersebut baik secara moril maupun materil.

Adapun jenis kejahatan pembobolan website yang sering kita lihat fenomenanya akhir-akhir ini adalah Hacking dan Cracking.

1.      HACKING Adalah suatu kegiatan dalam memahami sistem operasi dan sekaligus salah satu cara dalam mendalami sistem keamanan jaringan, sehingga kita bisa menemukan cara yang lebih baik dalam mengamankan sistem dan jaringan.

2.      CRACKING Adalah suatu kegiatan menerobos suatu sistem keamanan jaringan dan lebih bertujuan untuk bermaksud jahat terhadap objek yang diterobos, seperti merusak website, mencemarkan nama baik orang, atau mengganti informasi pada suatu website dengan sesuka hati.

B.         Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Pembobolan Website

1.      Kejahatan pembobolan website atau situs dilakukan oleh pelaku karena didorong motif dendam, iseng dan atau hanya untuk memenuhi kepuasan pribadi.

2.      Kejahatan pembobolan website atau situs dilakukan atas dasar kepentingan pribadi baik yang bersifat materi maupun non materi.

3.      Kejahatan pembobolan website atau situs dilakukan khususnya terhadap situs-situs pemerintah suatu negara didasari oleh keinginan untuk mengacaukan sistem pemerintahan suatu negara.

4.      Petualangan, Yang dimaksud dengan faktor petualangan ini adalah biasanya pelaku pembobolan website sering merasa tertantang untuk merusak suatu website atau situs yang dikenal memiliki sistem keamanan yang baik. Dengan berhasilnyapelaku membobol website atau situs tersebut maka pelaku akan mendapatkan kepuasan tersendiri dan memiliki reputasi yang populer di kalangan pengguna internet.

5.      Mencari keuntungan, Biasanya para pelaku pembobolan website atau situs juga memiliki motif atau dorongan untuk mencari keuntungan yang biasanya bersifat materil.

C.     Modus atau cara terjadinya kejahatan pembobolan website

a.       Footprinting

Proses mencari informasi tentang korban atau target yang sebanyak-banyaknya. Hal ini dilakukan dengan cara mencari data-data melalui internet, koran atau surat kabar dan media lainnya.

b.      Scanning

Proses lanjutan dengan menganalisa layanan (service) yang dijalankan denganserver dan router di internet. Biasanya dilakukan dengan ping atau nmap.

c.       Enumeration

Proses lanjutan dengan mencoba koneksi ke mesin target.

d.      Gaining Access

Percobaan pengambilalihan ke target berdasarkan informasi yang didapatkan sebelumnya.

e.       Escalating Privilege

Meningkatkan hak akses jika telah berhasil masuk ke dalam sistem pada serveratau router.

f.       Covering Tracks

Proses menghapus jejak segala macam log pada server atau router agar tidak bisa dilacak.

g.      Creating Back Doors

Menciptakan sebuah jalan rahasia dari sebuah sistem router atau server agar bisa memasuki sistem kembali.

h.      Denial of Servive

Segala upaya dilakukan oleh seorang hacker atau cracker untuk menguasai sistem sudah dilakukan tetapi gagal. Dengan demikian, hacker maupun crackermengambil langkah terakhir, yaitu Denial of Service yang merupakan wujud keputusasaan seorang hacker ataupun cracker. Denial of Service lebih dikenal dengan DoS yang mana hal ini bisa menyebabkan server atau router mengalamirestart bahkan rusak (crash).

D.    Langkah-langkah Pencegahan pembobolan website

Sebenarnya pembobolan website bisa saja dicegah atau ditanggulangi sejak dini dengan melakukan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut antara lain :

a.       Mengikuti perkembangan tools atau software yang berkaitan dengan pembobolan website

b.      Upgrade atau update aplikasi

c.       Memasang program Firewall

d.      Meminta bantuan ISP (Internet Servive Provider)

E.     Pemulihan Website Yang Telah Di Bobol

Sejauh apapun yang bisa dilakukan hacker namun secara fisik aksesibilitas terhadap server tentu 100% ada pada kuasa pengelola dan begitu pula super user password (admin password). Itu sudah cukup menjadi kunci sukses utama dalam pemulihan. Misal ternyata bahkan akses ke Super User itupun telah diambil alih oleh hacker maka pengelola dapat mengatasi dengan mengganti harddisk dengan yang lain dan 100% pengaruh si hacker sudah musnah dari server tersebut. Setelah pengaruh hacker sudah hilang dari server, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah Recovery, Rebuild, Restore, Resolve dan Retain(5R).

a.       Recovery
Upaya pengambilan data bergerak yang mungkin ada dari sejak terakhir backup dilakukan termasuk diantaranya semua file yang bersifat log atau hal yang bisa membantu yang berwajib untuk melakukan pelacakan pelaku.

b.      Rebuild
Ini adalah upaya pembangunan kembali struktur sistem, bisa sekedar pada tingkat aplikasi web. Dalam melakukan ini skala prioritas sangat berguna yakni utamakan yang penting dan sangat diperlukan segera ada dan selebihnya bisa dilakukan setelah semua tahapan selesai.

c.       Restore
Ini adalah pengembalian database dari file backup. Tentu keberhasilan ini tergantung dari kerajinan pengelola melakukan backup baik full-backup (Differential) maupun update-backup (Incremental). Tentu disini penting juga langkah rutin latihan restore, sebagai bagian dari DRP (Disaster Recovery Plan) bahwa data yang dibackup harus dipastikan dapat dipulihkan (restorable).

d.       Resolve
Menuntaskan tahapan pemulihan dengan melakukan pengujian dan pemastian bahwa segalanya telah kembali normal (atau lebih baik dari kondisi sebelumnya) atau setidaknya pemulihan telah sampai pada tingkat yang dapat dipertanggung jawabkan atau diterima oleh pimpinan, lalu dipastikan sistem pelindung telah terpasang dan diaktifkan, patch yang diperlukan telah dipasang. Bila semua dinyatakan "SIAP" maka layanan ini bisa segera dibuka kembali. Pada tahap ini sangat diperlukan adanya pencatatan mengenai apa yang dipasang, ditingkatkan, perbedaan dengan setting terdahulu. Sehingga apabila terjadi penyerangan berikut maka pengelola tidak perlu melakukan fall-back (atau kembali ke sistem sebelum tahap 5R) melainkan cukup mengulang tahapan 5R dengan benar, mungkin saja ada langkah yang terlupa atau ada langkah mendetil yang terlewati.

e.        Retain
Secara parallel (karena situs telah dibuka kembali) dilakukan pengujian terhadap situs untuk dipastikan bahwa setidaknya situs tidak akan rubuh dengan modus operandi yang sama dan juga diuji dengan cara lainnya. Tahap 5R ini bukan jaminan bahwa sistem akan lebih kuat karena yang perlu diutamakan bukan sekedar keamanan (Secure) tetapi juga kecepatan (Speed), stabil (Stable) dan lancar (Smooth). Dan yang tak kalah pentingnya adalah factor manusia yang menjalankannya karna bukan tidak mungkin jebolnya suatu website dikarenakan oleh kelalaian penggunanya itu sendiri.

F.      Pengaturan Ketentuan Pidana Terhadap Kejahatan   Pembobolan Website Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008:

Pembobolan website digolongkan sebagai kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik dapat dilihat dari perbuatan yang dilarang dalam Bab VII dalam Pasal 30, 31 ayat (1) dan (2), 32, 33, dan 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berikut  penjabarannya;

·         Pasal 30

(1)   Setiap     Orang    dengan    sengaja   dan   tanpa   hak   atau   melawan     hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.

(2)   Setiap     Orang    dengan    sengaja   dan   tanpa   hak   atau   melawan     hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun    dengan    tujuan    untuk   memperoleh      Informasi    Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.

(3)   Setiap     Orang    dengan    sengaja   dan   tanpa   hak   atau   melawan     hukum mengakses       Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara   apapun   dengan   melanggar,   menerobos,   melampaui,   atau   menjebol istem pengamanan.

·         Pasal 31

(1)   Setiap     Orang     dengan    sengaja     dan   tanpa    hak   atau   melawan    hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen   Elektronik   dalam   suatu   Komputer   dan/atau   Sistem   Elektronik milik Orang lain.

(2)   Setiap     Orang     dengan    sengaja     dan   tanpa    hak   atau   melawan      hukum melakukan        intersepsi    atas    transmisi    Informasi      Elektronik     dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu Komputer   dan/atau   Sistem   Elektronik   milik   Orang   lain,   baik   yang   tidak menyebabkan         perubahan      apapun    maupun      yang    menyebabkan        adanya perubahan,      penghilangan,       dan/atau    pengehentian      Informasi     Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

·         Pasal 32

(1)   Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan Cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara   apa pun    memindahkan       atau   mentransfer     Informasi     Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3)   Terhadap       perbuatan      sebagaimana      dimaksud      pada     ayat   (1)   yang  mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan  keutuhan data sebagaimana mestinya.

·         Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan  tindakan     apapun    yang   berakibat   terganggunya      Sistem   Elektronik    dan/atau mengakibatkan         Sistem    Elektronik    menjadi     tidak    bekerja   sebagaimana mestinya.

·         Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,      penciptaan,    perubahan,     penghilangan,     pengrusakan      Informasi Elektronik      dan/atau   Dokumen       Elektronik    dengan    tujuan  agar   Informasi  Elektronik   dan/atau   Dokumen   Elektronik   tersebut dianggap   seolah-olah   data  yang otentik.

Adapun      pengaturan      ketentuan     sanksi    pidana     terhadap     kejahatan pembobolan website dapat dilihat dalam Pasal 46, 47, 48, 49, 51, dan 52 ayat (2), (3) dan (4)  Undang-undang Nomor 11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut ini adalah isi dari pasal-pasal tersebut.

·         Pasal 46

(1)   Setiap     Orang    yang   memenuhi       unsur   sebagaimana      dimaksud     dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2)   Setiap     Orang    yang   memenuhi       unsur   sebagaimana      dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun   dan/atau   denda   paling  banyak   Rp.   700.000.000,00   (tujuh   ratus juta rupiah).

(3)    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal    30  ayat (3)  dipidana     dengan    pidana    penjara   paling    lama   8 (delapan)     tahun   dan/atau    denda    paling   banyak    Rp.   800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

·         Pasal 47

Setiap   Orang    yang   memenuhi      unsur    sebagaimana      dimaksud     dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama     10    (sepuluh)     tahun    dan/atau     denda     paling    banyak     Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

·         Pasal 48

(1)   Setiap     Orang    yang   memenuhi       unsur   sebagaimana      dimaksud     dalam Pasal    32  ayat   (1)  dipidana     dengan    pidana    penjara   paling    lama   8 (delapan)   tahun   dan/atau   denda   paling   banyak   Rp.   2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2)    Setiap     Orang    yang   memenuhi       unsur   sebagaimana      dimaksud     dalam Pasal    32  ayat   (2)  dipidana     dengan    pidana    penjara   paling    lama   9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3)   Setiap     Orang    yang   memenuhi       unsur   sebagaimana      dimaksud     dalam Pasal    32  ayat   (3)  dipidana    dengan    pidana    penjara   paling   lama    10 (sepuluh)   tahun   dan/atau   denda   paling   banyak   Rp.   5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

·         Pasal 49

Setiap   Orang    yang   memenuhi      unsur    sebagaimana      dimaksud     dalam Pasal   33,   dipidana   dengan   pidana  penjara   paling   lama   10   (sepuluh) tahun   dan/atau   denda   paling   banyak   Rp.   10.000.000.000,00   (sepuluh miliar rupiah).

·         Pasal 51

(1)   Setiap     Orang    yang   memenuhi       unsur   sebagaimana      dimaksud     dalam   Pasal   35   dipidana   dengan   pidana   penjara   paling   lama   12   (dua   belas)tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2)   Setiap     Orang    yang   memenuhi       unsur   sebagaimana      dimaksud     dalam Pasal   36   dipidana   dengan   pidana   penjara   paling   lama   12   (dua   belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

·         Pasal 52

(2)    Dalam   hal   perbuatan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   30   sampai dengan      Pasal   37   ditujukan     terhadap     Komputer      dan/atau     Sistem Elektronik   serta   Informasi   Elektronik   dan/atau   Dokumen   Elektronik milik    Pemerintah     dan/atau     yang   digunakan      untuk    layanan    publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

(3)   Dalam   hal   perbuatan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   30   sampai dengan      Pasal   37   ditujukan     terhadap     Komputer      dan/atau     Sistem Elektronik      serta   Informasi     Elektronik     dan/atau     Dokumen       milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga      pertahanan,     bank   sentral,   perbankan,     keuangan,     lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua   pertiga.

(4)   Dalam       hal  tindak   pidana    sebagaimana       dimaksud     dalam    Pasal    27 sampai   dengan   Pasal   37   dilakukan  oleh   korporasi   dipidana   dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

 Sumber :

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36988/4/Chapter%20II.pdf

http://cristzonggonau.blogspot.com/2011/03/10-jenis-pelanggaran-kode-etik-di.html

http://joker-unyu.blogspot.com/p/blog-page_13.html